Pemerintahan merupakan sesuatu yang pasti ada dalam suatu kelompok manusia atau yang disebut organisasi. Pemerintahan telah berkembang melalui perkembangan dari 3 tipe masyarakat yaitu, masyarakat setara, masyarakat bertingkat dan masyarakat berlapis.
Sebagai buku pengantar suatu cabang ilmu pengetahuan dan politik hukum atau kebijakan hukum (legal policy) diharapkan dapat memberi pengertian yang benar bagi pemula studi ilmu politik sebagai suatu aktivitas ilmiah, memperjelas perbedaan ilmu politik hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan dan politik hukum atau kebijakan hukum sebagai objek kajian ilmu pengetahuan, mengakhiri perdebaran tentang…
Buku yang berjudul Ilmu Politik Hukum dari Masa ke Masa, berisi/membahas hukum buatan manusia lahir hidup dan lalu mati, “Leges humanae nascuntur vivunt et moriuntur (Man-made laws born alive and then die)”. Karenanya, embrio pembentukan kebijakan hukum dan penegakan walau belum bersifat ilmiah sudah ada dari masa kuno, kemudian bertransformasi secara ilmiah ke masa modern, sehingga membuat…
merupakan hak asasi, tidak boleh merugikan apalagi melanggar kebebasan dan hak yang dimiliki oleh orang lain. Itu merupakan makna dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yang intinya menekankan pada keseimbangan antara kebebasan dan hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat dengan kebebasan dan hak warga negara yang lain.
Ilmu Pemerintahan dimulai dari teori dan filsafat karena teori merupakan landasan normatif dalam memanifestasikan pemahaman terhadap gejala maupun fenomena dalam pengkajian segala sesuatu yang berkenan dengan pemerintahan.
Gagasan yang digambarkan sangat komprehensif dalam memahami bagaimana pemerintahan di tingkat daerah dan desa diorganisir serta dijalankan di Indonesia pada konteks perkembangan yang terjadi.
Nilai-nilai demoktratis yang ditawarkan konsep new publik service sesungguhnya dapat diimplementasikan melalui penerapan E-Goverment, serta menjadi solusi atas pelayanan klasik yang berorientasi pada kekuasaan dan sudut pandang kepentingan pemerintah tanpa didasarkan atas keinginan warga yang dilayani dimana pelayanan selalu dilakukan di kantor.
Dalam buku ini penulis menjelaskan negara hukum dan sistem pemerintahan termasuk ruang lingkup dan objeknya. Dalam menjalankan pemerintahan diperlukan sebuah instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga legalitas sebuah kegiatan dalam pengelolaan administrasi negara dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu semua permasalahan dan jalan keluarnya dalam penyelenggaraan negara termasuk …
Buku ajar Pengantar Metodologi Penelitian Administrasi Publik ini sebagai sebuah pengantar yang ditujukan bagi para mahasiswa dalam disiplin ilmu Administrasi Publik yang sedang menyiapkan proposal penelitian skripsi, tesis ataupun disertasi. Buku ajar ini terdiri dari empat (4) bab atau pokok bahasan. Pokok bahasan pertama membahas tentang Perkembangan Studi Administrasi Publik yang terdiri da…
Buku Governansi Digital dan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik menggali esensi transformasi E-Government dan konsep Smart City dalam konteks governansi modern. Dari bab pertama hingga bab terakhir, buku ini membahas pola-pola governansi, konsep Open Government, serta pentingnya informasi dan CBIS dalam administrasi negara. Bab-bab selanjutnya memperkenalkan konsep database dan B…